Syarat untuk mencari surat klipeng, atau yang biasa disebut dengan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP):

1. Fotocopy SIM yang ingin di-upgrade atau diperpanjang.
2. Fotocopy KTP.
3. 2 lembar pas foto 3×4 terbaru.
4. Uang penerbitan sebanyak 50 ribu Rupiah seperti yang sudah dijelaskan pada PNBP yang berlaku di Polri PP No 60 tahun 2016.
5. Surat keterangan berbadan sehat.

SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseoraang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Dasar Hukum

1. UU No. 2 Thn. 2002
   • Pasal 14 ayat (1) b
   • Pasal 15 ayat (2) c
2. Peraturan Pemerintah No. 44 / 1993 Pasal 216

Fungsi dan Peranan

• Sebagai sarana identifikasi / jati diri seseorang
• Sebagai alat bukti
• Sebagai sarana upaya paksa
• Sebagai sarana pelayanan masyarakatSetiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM peraturan ini tercantum pada Pasal 18 (1) UU No. 14 Th 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor diwilayah wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Penggunaan Golongan SIM
Pasal 211 (2) PP 44 / 93

• Golongan SIM A
  SIM untuk kendaraan bermotor roda 4 dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 Kg.
• Golongan SIM A Khusus
  SIM untuk kendaraan bermotor roda 3 dengan karoseri mobil (Kajen VI) yang digunakan untuk angkutan orang / barang (bukan sepeda motor dengan kereta samping)
• Golongan SIM B1
  SIM untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 Kg.
• Golongan SIM B2
  SIM untuk kendaraan bermotor yang menggunakan kereta tempelan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 Kg.
• Golongan SIM C
  SIM untuk kendaraan bermotor roda 2 yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40 Km / Jam
• Golongan SIM D
  SIM khusus bagi pengemudi yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus.

Persyaratan
Persyaratan Pemohon SIM
Pasal 217 (1) PP 44 / 93

1. Permohonan tertulis
2. Bisa membaca dan menulis
3. Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan dan tekhnik dasar kendaraan bermotor.
4. Batas usia
   • 16 Tahun untuk SIM Golongan C
   • 17 Tahun untuk SIM Golongan A
   • 20 Tahun untuk SIM Golongan BI / BII
5. Terampil mengemudikan kendaraan bermotor
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Lulus ujian teori dan praktek

Peningkatan SIM
Pasal 217 (2) 44 / 93

• SIM A telah 12 bulan untuk SIM BI / SIM A Umum
• SIM BI / AU telah 12 bulan untuk SIM BII / SIM BI Umum
• SIM BII / BIU telah 12 bulan untuk SIM BII Umum

Tata cara dan persyaratan mutasi SIM
Pasal 224 PP 44/93

• Prosedur keluar daerah lama
  1. Mencabut berkas dan dokumen kartu induk dari Satlantas asal serta melampirkan surat pengantar dari Kasubbag SIM.
  2. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) wilayah yang dituju.
  3. Melaporkan kepada Kepala Satuan Lantas (Kasatlantas) yang dituju.
• Prosedur masuk daerah baru
  1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter (medical check up)
  2. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  3. Melampirkan kartu induk atau surat pengantar dari Satlantas yang mengeluarkan SIM
  4. Pemohon membayar biaya formulir di Bank Internasional Indonesia (BII) atau Bank Rakyat Indonesia (BRI)
  5. Melakukan pengisian formulir permohonan

Persyaratan untuk mengurus SIM hilang atau rusak
Pasal 255 PP 44/93

1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter (medical check up)
2. Membawa surat laporan kehilangan SIM
3. Pemohon membayar biaya formulir di Bank Internasional Indonesia (BII) atauBank Rakyat Indonesia (BRI)
4. Melakukan pengisian formulir permohonan
5. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

SIM dinyatakan tidak berlaku
Pasal 230 PP 44 / 93

• SIM habis masa berlakunya
• Digunakan oleh orang lain
• Diperoleh dengan cara tidaak sah
• Data yang ada pada SIM dirubah

Pengertian

• BPKB adalah: Buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
• BPKB berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
• Penerbitan BPKB dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Spesifikasi teknis dan pengadaan BPKB ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Bersamaan dengan pendaftaran BPKB diberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Tujuan

• Penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dalam bentuk BPKB adalah untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyelidikan/penyidikan pada kasus pelanggarandan kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
• Perkembangan kejahatan semakin canggih dan kompleks, sehingga mengharuskan Polri mengerahkan segenap kekuatan untuk menanggulangi, antara lain melalui Registrasi dan Identifikasi lalulintas/pendaftaran Kendaraan Bermotor.
• Untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna menyamakan persepsi dan tindakan dalam proses penerbitan BPKB terutama mekanisme dan prosedur penerbitan BPKB.

Dasar hukum

1. Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Inpres RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4. PP No. 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Kep Menpan RI No. : Kep / 63 / M.Pan / 7 / 2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Kep Menpan RI No. : Kep / 25 / M.Pan / 2 / 2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat untuk pelayanan instansi pemerintah.
7. Kep Menpan RI No. : Kep / 26 / M.Pan / 2 / 2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Jenis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
8. Surat Telegram Dirlantas Polri No.Pol : STR / 14 / II / 2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Jukrah dan laporan evaluasi terhadap Indeks kepuasan masyarakat kepada pelayanan publik di bidang SSB oleh Polri.
9. Surat Telegram Kababinkam Polri No.Pol : ST / 175 / X / 2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Berbagai upaya, kiat dan terobosan serta inovasi yang telah diambil dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
10. Rencana kerja Direktorat Lalu Lintas Polda Riau Tahun 2010 bidang Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Fungsi dan peranan BPKB

1. Semua jenis kendaraan bermotor yang sudah terdaftar dan mempunyai STNK untuk suatu kendaraan bermotor baik dalam keadaan berjalan maupun dalam keadaan rusak diharuskan memiliki BPKB sebagai tanda pengenal kendaraan bermotor.
2. BPKB dapat disamakan dengan Certificate of Ownership yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting yang harus disimpan baik-baik oleh yang bersangkutan.
3. BPKB akan mempertinggi daya guna dari tata cara administrasi pendaftaran kendaraan bermotor, sehingga di samping meningkatkan public service juga dimanfaatkan untuk menyempurnakan cara pengawasan terhadap pemasukan keuangan negara non pajak, kepemilikan kendaraan bermotor dan sebagainya.
4. BPKB dapat dijadikan sebagai jaminan/tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.

Prosedur-prosedur
PELAYANAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN STNK HILANG, STATUS BPKB LEASING
Persyaratan yang harus dilengkapi :

• Formulir permohonan
• Laporan Polisi kehilangan STNK
• Cek Fisik kendaraan yang sudah dilegalisir
• Foto Copy BPKB dan legalisir dari Leasing
• Surat keterangan leasing6. Identitas Pemilik

PELAYANAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL BPKB HILANG
Persyaratan yang harus dilengkapi :

• Formulir permohonan
• Laporan Polisi Kehilangan BPKB
• Cek Fisik yang sudah dilegalisir
• Kliping Koran di dua Media Massa
• Surat Keterangan dari Reserse (Reskrim)
• Pemblokiran BPKB ( cek bank dup)

PELAYANAN RALAT BPKB
Persyaratan yang harus dilengkapi :

• BPKB yang akan diralat
• Faktur pemilik
• STNK asli
• Surat Keterangan Ralat Dokumen dari yang berwenang

PELAYANAN PENGHIDUPAN BPKB ASLI TIMBUL DUPLIKAT
Persyaratan yang harus dilengkapi :

• BPKB asli dan BPKB duplikat
• Cek fisik kendaraan
• STNK atas nama pemilik sekarang
• Surat permohonan penghidupan BPKB ( bermaterai ).

PELAYANAN BPKB DUPLIKAT Persyaratan yang harus dilengkapi :

• Laporan Polisi kehilangan BPKB ( min tingkat. Polsek )
• Kartu Tanda Penduduk ( untuk perorangan )
• Salinan Akte pendirian dan surat ket domisili ( untuk badan hukum )
• Surat Kuasa ( untuk Instansi Pemerintahan / badan hukum )
• Surat Pernyataan BPKB Hilang dari pemilik bermaterai
• Bukti penyiaran di 2 ( dua ) media massa.
• Surat keterangan dari Reserse ( Reskrim )
• Sket dari bank bahwa tidak dalam status jaminan Bank.
• Cek Fisik kendaraan Hadir ( tingkat Polda )
• Foto Copy STNK
• Pemilik diwajibkan hadir untuk di Foto dan scan KTP

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi Formulir dan menyerahkan ke petugas pendaftaran dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan.
2. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen, bila sudah sesuai diberikan tanda terima pendaftaran
3. Input data ke komputer dan pemberian SKKP ke pemohon.
4. Pembayaran PNBP, PKB/BBN-KN dan SWDKLLJ (sesuai ketentuan perundang-undangan).
5. Penyerahan STNK, TBPKP dan TNKB

Persyaratan Layanan

1. Mengisi formulir permohonan.
2. Melampirkan tanda bukti identitas:
3. Untuk Perorangan : terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan melampirkan fotokopi, dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain. Untuk Badan Hukum: Surat Kuasa bermeterai cukup yang menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh Pimpinan serta stempel cap Badan Hukum yang bersangkutan dan melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa, surat keterangan domisili serta SIUP, NPWP yang dilegalisasi. Untuk Instansi pemerintah: Surat Kuasa bermeterai cukup yang menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh Pimpinan serta stempel cap Instansi yang bersangkutan dan yang diberi kuasa melampirkan fotokopi KTP
4. Faktur untuk STNK;
5. Sertifikat NIK dari APM;
6. Hasil pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor;
7. Surat keterangan rubah bentuk dari perusahaan karoseri yang telah memiliki izin, apabila Kendaraan Bermotor mengalami perubahan bentuk;
8. Formulir A/B dari Ditjen Bea Cukai khusus Ranmor CBU;
9. Fotokopi izin penyelenggaraan angkutan yang dilegalisasi;
10. Tanda bukti pendaftaran STNK.